Terkait Dugaan Mark Up Di Kab Meranti, Ini Kata SF:
JayantaraNews.com, Meranti
Diduga telah terjadi manipulasi dan penggelembungan anggaran (Mark-Up) pada pekerjaan yang ada di salah satu dinas, Tahun Anggaran 2017 lalu, peruntukkan lembaga pendidikan di Kabupaten Meranti.
Menurut informasi yang diperoleh dari narasumber yang dapat dipercaya akan hal tersebut di atas, terdapat 2 (dua) hal dugaan yang telah terjadi pada 2 (dua) pekerjaan yang berasal dari dana APBD Kabupaten Meranti TA 2017, dengan total nilai kontrak sebesar ‘Milyaran Rupiah’, yang diduga dikerjakan oleh CV MB dan CV IJ.
Dalam RAB (Rencana Anggaran Belanja)/HPS harga per 1 item dibuat sebesar Rp 130 juta, namun dalam pelaksanaan di lapangan, pekerjaan dilakukan diduga harga sesungguhnya hanya berkisaran 50 jutaan.
Berdasar informasi serta data yang diperoleh, diketahui SF selaku Kabid bertindak sebagai PPTK H RD Eks Kadis selaku KPA pada masa pekerjaan yang dikerjakan pada APBD Kabupaten Meranti TA Anggaran 2017 lalu.
” Benar pekerjaan itu ada, namun sebagian uang sudah dikembalikan ke kas negara secara angsur (cicil), hingga sampai selesai nanti, dan saya tidak ada sedikitpun menikmati dari pekerjaan tersebut, melainkan kedua pelaksana pekerjaan tersebut,” jelas SF pada awak media saat dijumpai di salah satu rumah makan lantai II, yang berlokasi di Jl Masjid Kecamatan Tebing Tinggi Selat Panjang Kabupaten Meranti
Salah seorang warga berinisial Sh (38) yang mengetahui akan hal tersebut di atas, kepada awak media meminta agar Penegak Hukum Polda maupun Kejati Riau dapat mengusut tuntas akan dugaan mark up pekerjaan yang telah diketahui media ini.
” Kalau dapat pak, tidak hanya diberitakan saja, kalau ada LSM dapat melaporkannya kepada kedua Penegak Hukum Polda dan Kejati Riau dengan data yang mungkin dimiliki oleh beberapa LSM dan media. Kalau di sini, tidak akan terusut tuntas pak,” ujar Sh (38).
” Kalau dilaporkan di sini di Kabupaten Meranti, Wallahu A’lam terusut pak, atau tidaknya hal tersebut saya tidak tahu. Dan kita harap Irwan Nasir Bupati Kabupaten Meranti dapat menon-aktifkan kedua pejabat tersebut sebagaimana yang diberitakan media ini nantinya,” pintanya sembari mengakhiri serta memihon untuk tidak menyebut identitasnya di media ini…! (Ismail Sarlata)
Bersambung…!!!
