Ribuan Massa Minta DPRD NTB Setujui Perubahan Nama Bandara BIL Jadi ZAM Dalam Waktu Singkat
JayantaraNews.com, NTB
Ribuan massa aksi yang pro dengan perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (BIZAM), mandatangi Kantor DPRD NTB, Jum’at (24/1).
Massa aksi tergabung dalam Aliansi Pembela Pahlawan dan Negara NTB itu, meminta agar DPRD NTB menyetujui rekomendasi perubahan nama BIL menjadi ZAM paling lambat 3 Februari 2020, atau dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Koordinator Umum (Kordum) massa aksi Budi Satriady, dalam orasinya juga meminta DPRD menyetujui agar agenda ini menjadi prioritas utama DPRD untuk dibahas dan ditetapkan di atas agenda yang lain.
“ Kami juga meminta Gubernur dan Wakil Gubernur NTB berkomitmen untuk segera melaksanakan perintah surat keputusan Menteri Perhubungan Nomor 1421 Tahun 2018 tentang perubahan nama bandara internasional menjadi Zam rekomendasi DPRD NTB,” katanya.
Tak hanya itu, massa aksi juga meminta Gubernur dan Wakil Gubernur NTB secara bersama-sama membangun komunikasi dengan Menteri Perhubungan RI dan Angkasa Pura, agar dalam melaksanakan surat keputusan tersebut Nomor 14 21 Tahun 2018 tentang perubahan nama bandara menjadi ZAM harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku.
“ Semua proses pelaksanaan perintah surat keputusan Menhub RI tersebut agar tetap memperhatikan dan mengedepankan asas kemaslahatan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat NTB,” ujar Budi Satriady.
Usai melakukan orasinya, tak lama kemudian Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Kapolda NTB Irjen Pol Tomsi Tohir dan Wakil Ketua DPRD NTB H Mori Hanafi pun beranjak meninggalkan rapat paripurna untuk menemui massa aksi.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menerangkan, bahwa sebenarnya dari dulu pergantian nama bandara tidak ada masalah.
“ Dari dulu sampai hari ini, keputusan sepakat pemerintah pusat sudah berubah menjadi Bandara Internasional ZAM seperti yang kita doa kan selama ini. Jadi tidak benar kalau ada di Medsos ada yang ditunda ini itunya. Kita hidup di zaman berbeda (IT), karena apa yang terjadi di daerah juga diketahui oleh pusat,” kata Bang Zul panggilan Gubernur NTB di hadapan ribuan massa aksi.
Mengingat masih ada hal yang belum utuh, sambung Gubernur, yakni soal eksekusinya, maka DPRD harus memberikan persetujuan. Kendati demikian, Bang Zul meminta kepada masyarakat tetap tenang dalam persoalan ini.
“ Bapak ibu tidak perlu khawatir. Mudah-mudahan persetujuan (DPRD NTB) eksekusi bisa dilakukan segera, yaitu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalau memang dibutuhkan tanda tangan, kita tanda tangan saja. Ada salam dari ibu wagub, beliau mengatakan bahwa tidak benar gubernur dan wakil gubernur tidak mau mengeksekusi,” katanya.
Sebelumnya, terkait hal ini, Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi di kesempatan yang sama menegaskan, bahwa pihak juga turut bersyukur karena surat dari gubernur yang dilayangkan kepada DPR sudah dibacakan dalam rapat paripurna hari ini.
“ Seperti yang didengarkan tadi, syukur Alhamdulillah DPR telah membacakan surat dari gubernur di paripurna. Kami DPR akan memprioritaskan perubahan nama bandara satu minggu kedepan. Insya Allah, tidak lama lagi kita paripurnakan persetujuan nama bandara ini,” pungkasnya. (Ibrahim)
