Foswara Desa Terara Minta APH Tidak Lanjuti Dugaan Penyimpangan DD
JayantaraNews.com, Lombok Timur
Ratusan masyarakat bersama Forum Masyarakat Desa Terara (Foswara) Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, menggelar aksi damai dalam rangka meminta, menuntut ketransparansian pemerintah desa, terkait pengelolaan Dana Desa (DD).
Sebagain besar, menurutnya, tidak sesuai dengan aturan serta alokasi dana, dan dengan apa yang telah dikerjakan di lapangan. Salah satunya seperti proyek pengerjaan rabat jalan serta pemasangan paving block di beberapa titik lokasi gang dan trotoar, Jumat (24/1).
Kordinator aksi Parlan dalam orasinya menyampaikan, ada Dana BOS siswa berprestasi serta kategori orang tuanya tidak mampu, dengan total anggaran dari pusat sebesar Rp 40 juta. Untuk diketahui, dengan kalkulasi pembagian para siswa tidak mampu tersebut, seharusnya mendapatkan Rp 500 ribu. Namun secara riilnya mereka hanya mendapatkan Rp 400 ribu per orang.
Kuat dugaan, pemerintah desa yang seharusnya berperan sebagai penyalur malah melakukan pemotongan alias PUNGLI sebesar Rp I00.000/siswa, ungkapnya.
Sementara, Bagas alias Agat juga mengatakan, bahwa terkait kebijakan dan transparansi pemerintah desa, terutama sekali oknum “Ms” dalam pengelolaan anggaran dan pembelian barang materialnya dimainkan serta pembelian harus pada toko yang sudah direkomendasikan olehnya, dimana toko tersebut diduga milik kerabat dekatnya, tegasnya.
Kendati demikian, saat melakukan orasi, korlap aksi dan Ketua Foswara bersama anggota dan perwakilan massa dipersilakan masuk untuk duduk bersama membahas permasalahan tersebut.
Massa aksi diterima langsung BPD Desa setempat dan Mantan Kades Periode 2015 – 2019 (H Ikhwan, red) dalam upaya mediasi terkait persoalan yang menjadi salah satu tuntutan serta keinginan masyarakat bersama massa aksi tersebut.
Dalam forum tersebut, hal senada juga dipermasalahkan terkait tidak ada ketransparansian dalam keterbukaan publik. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Terara terkait pengelolaan anggaran Dana Desa (DD), menurutnya ada oknum yang selalu memainkan peran dalam memonopoli dalam pelaksanaan dan pengerjaannya. Hal tersebut, diduga kuat hingga sekarang masyarakat tidak tahu menahu akan berapa besar jumlah nominal Dana Desa (DD) tersebut. Dan juga pemerintah desa tidak ada sama sekali pengumuman anggaran APBDes yang terpampang secara real, sebagimana aturan dan mekanisme semestinya, paparnya.
Selanjutnya ia memaparkan serta membantah statement oknum (MS) terkait persoalan pembelian barang material, dan Dana BOS yang diperuntukan ke siswa- siswi yang berprestasi. Dimana seharusnya siswa tersebut mendapatkan Rp 500 ribu, tetapi dipangkas Rp 100, sehingga siswa tersebut mendapatkan Rp 400 ribu per orang.
” Apapun alibi yang dikembangkan oleh oknum (MS) terkait ada penambahan jumlah penerima bantuan tersebut, seharusnya 40 orang menjadi 80 orang. Pasalnya, bantuan tersebut tidak bisa diubah sepihak saja tanpa musyawarah mufakat, karena itu sudah jelas bantuan untuk para siswa berprestasi. Aturan serta ketentuan sudah ada dari pemerintah yang disalurkan melalui pemerintah desa,” tegasnya.
Lebih jauh kami berharap, agar segera dilakukan mutasi dan bisa melaksanakan perombakan BPD agar tidak monoton, karena diketahui hanya orang-orang itu saja setiap tahunnya. Padahal masih banyak kalangan pemuda yang punya potensi, kapabilitas dan mumpuni.
” Kami juga akan menyerahkan bukti-bukti otentik kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) atas dugaan Pungli dan tidak sesuai dengan aturan serta mekanisme yang ada. Dan kami berharap agar APH segera menindaklanjuti laporan masyarakat,” pungkasnya. (Nu JN)
