Polemik Lingkup PDAM Kota Bandung, Aktivis: Hentikan Kebijakan Pemkot Ciptakan Sengketa!
JayantaraNews.com, Bandung
Polemik perpanjangan masa jabatan Direktur Utama (Dirut) PDAM Kota Bandung, terus tuai sorotan.
Setelah sebelumnya, Satria, dari FPB (Front Pembela Bandung) yang belakangan ini santer menyuarakan agar diturunkannya Dirut PDAM Kota Bandung, kini giliran Umar Komarudin, seorang aktivis dari Mahayudha yang angkat bicara!
Baca berita terkait:
– FPB Ancam Unras: Terendus Monopoli Kerabat, Perpanjangan Masa Jabatan Dirut PDAM Tirta Wening Terkesan Dipaksakan! – https://www.jayantaranews.com/2020/03/52946/
– Bobroknya Kondisi PDAM, FPB: Seakan Ada Pembiaran Dari Wali Kota & DPRD Kota Bandung – https://www.jayantaranews.com/2020/03/53092/
– Dikonfirmasi Soal Kejanggalan Di PDAM, Wali Kota & Ketua DPRD Kota Bandung, Bungkam! – https://www.jayantaranews.com/2020/03/53198/
– Soroti Polemik Lingkup Tirtawening, FPB: Turunkan Dirut PDAM Kota Bandung!!! – https://www.jayantaranews.com/2020/03/53338/
Satria, melalui JayantaraNews.com dengan “kekeuh” nya mengatakan, bahwa bobroknya kondisi PDAM Tirtawening saat ini, seakan ada pembiaran dari Wali Kota dan DPRD Kota Bandung, Rabu (18/3).
” Saya ngga habis pikir, kenapa Pak SS masih diperpanjang jabatannya sebagai Direktur Utama PDAM Kota Bandung. Mengapa Wali Kota Bandung dan anggota DPRD Kota Bandung pada diam dengan kondisional seperti ini? Apakah mereka pada tidak tahu, atau mereka semua pura-pura tidak tahu,” ungkapnya.
Satria menegaskan,” menyikapi bobroknya kondisi PDAM Tirtawening, DPRD terkhusus Komisi B yang dalam hal ini mengetahui apa yang terjadi, mestinya jangan diam. Terkesan bungkam dan apatis.”
Menyikapi hal tersebut, koordinasi ke beberapa pihak pun dilakukan oleh Media Online JayantaraNews.com, pada Kamis (19/3). Disayangkan, setelah dikonfirmasi melalui pesan WhatsAppnya, baik Ketua DPRD Kota Bandung, Kabag Perekonomian Kota Bandung, bahkan terhadap Oded Muhammad Danial, yang merupakan orang nomor satu di Kota Bandung, namun tetap tidak adanya tanggapan. ” Hal ini saya lakukan guna mengklarifikasi atas informasi yang saya serap, agar dalam penayangan pemberitaan itu tidak sepihak. Namun rupanya mereka memilih diam alias bungkam, dan cenderung mengabaikan.” Demikian disampaikan Agus Chepy Kurniadi, selaku Pimpinan Umum Media Online JayantaraNews.com, yang juga Ketua PWOIN Jabar (Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara) wilayah Jawa Barat.
Hingga pada Senin (23/3), JayantaraNews.com, kembali menghubungi Asep Gufron, Kabag Perekonomian Pemkot Bandung. Melalui pesan WhatsAppnya, Asep mengatakan,” mohon maaf pak, saya sedang ada rapat tentang antisipasi penyebaran Covid-19. Kaitan seleksi, nanti akan dijelaskan sesuai PP 54 Tahun 2017,” singkatnya.
Demikian pun Kasi Intel Kejari Kota Bandung Aco Rahmadi Jaya, SH, dimintai arahannya terkait kejanggalan persoalan tersebut, masih belum memberikan tanggapan.
Sementara, Shandi, Kasi C Kejati Jabar, dikonfirmasi tanggapannya, secara singkat mengatakan,” saya belum bisa komentar bang, kondisi lagi seperti ini,” ringkasnya.
Menyoroti segala persoalan yang memang sedang hangat diberitakan, utamanya menyangkut akan diadakannya aksi unjuk rasa (Unras) pada 7 April mendatang yang diprakarsai oleh FPB (Front Pembela Bandung), JayantaraNews.com mencoba menghubungi Umar Komarudin, salah seorang aktivis dari Mahayudha, yang juga dikenal vokal dalam menyuarakan segala kerancuan wilayah.
Melalui JayantaraNews.com, Umar Komarudin mengatakan,” terkait akan adanya rencana aksi Unras tanggal 7 April 2020, saya sangat mendukung, karena itu suatu aspirasi masyarakat yang memang harus diapresiasi. Adapun, terkait nanti proses dari aksi tersebut hasilnya seperti apa, itu bukan ranah kita,” ungkap Umar mengawali bincangan.
Dipertanyakan perihal kebijakan Pemerintah Kota Bandung yang selama ini memang dirasa kurang transparan, kembali Umar menuturkan. ” Saya mendengar, melihat, memahami, sekaligus menilai, bahwa penyakit dan kebijakan dari Pemerintahan Kota Bandung saat sekarang ini tidak transparan, dan selalu menciptakan sengketa,” tandasnya.
Dikatakan Umar, kita bercermin pada saat pengangkatan Sekda Kota Bandung belum lama ini. ” Dimana Sekda yang sudah terpilih pun sampai akhirnya menggugat ke pengadilan dan berproses ke ranah hukum. Namun ujung-ujungnya, apakah masyarakat tahu..?,” bebernya.
Menurutnya,” situasi seperti itu seperti ada pembiaran dan kebiasaan, atau mungkin disengaja, tidak mengerti, atau karakter, atau mungkin terjebak situasi..? kita pun ngga tahu penyebabnya,” sebut Umar.
Contoh terkini, imbuh Umar, manakala adanya pengangkatan Dirut PDAM Kota Bandung. ” Apakah pengangkatannya melalui mekanisme yang jelas..? Saya rasa ada UU yang diabaikan, bahkan sepengetahuan saya tidak adanya audiensi dengan anggota dewan, dan selalu dia (wali kota) bertindak sebagai user,” tandasnya.
” Ini harus dikoreksi, dan kebiasaan menciptakan sengketa harus segera dihentikan,” tegas Umar. (Tim)
Bersambung…!!!
