Polisi Akan Usut Tuntas Terkait Bansos Pemprov NTB Busuk & Berbelatung
JayantaraNews.com, Mataram
Dit Reskrimsus Polda NTB mulai turun tangan dan menyelidiki kasus adanya telur bantuan dari Pemerintah Provinsi NTB untuk warga selama pandemik Corona yang ditemukan busuk dan berbelatung.
Pengusutan kasus telur busuk itu, lantaran Polisi mencurigai adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan telur tersebut, sehingga saat akan dibagikan kepada masyarakat banyak yang busuk dan bahkan berbelatung.
“Saya sudah perintahkan anggota turun. Kasihan masyarakat. Sudah tertimpa musibah, ditambah lagi dengan hal semacam itu,” ujar Dir Krimsus Polda NTB, Kombes Pol Putu Ekawana Dwi Putra, kepada awak media, Senin (11/5).
Ekawana menjelaskan, Polisi sengaja turun tangan dan menyelidiki karena kasus telur busuk tersebut tidak hanya terjadi dan ditemukan di satu tempat, tapi terjadi di beberapa tempat. ”Selain di Lombok Barat, ada juga di Lombok Timur,” bebernya.
Tak hanya busuk, sebagian telur yang akan dibagikan kepada warga miskin itu kondisinya juga berbelatung dan bahkan ada mengeluarkan anak ayam. Salah satu contohnya seperti yang ditemukan warga di Dusun Dasan Bagek Timur RT 05, Desa Aikmel Timur, Kabupaten Lombok Timur (Lotim).
Hal ini tidak bisa dibiarkan. Jangan sampai dari Pemerintah sendiri serius ingin membantu masyarakat yang terdampak bencana atau wabah, tetapi malah ada oknum yang mencoba mencari keuntungan. ”Apa yang kami lakukan ini demi masyarakat NTB. Jangan sampai ada yang menari di atas penderitaan orang lain,” cetusnya.
Diketahui, bantuan telur merupakan salah satu komoditi dalam paket bantuan Sembako Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. Dimana isinya ada 20 butir. Selain itu ada juga beras 10 Kg, minyak goreng 1 liter, susu, masker non-medis 3 buah, sabun lokal antiseptik dan minyak kayu putih/minyak cengkeh.
Paket bantuan Sembako JPS Gemilang berisi sembilan produk atau komiditi lokal senilai Rp 250 ribu per KK. Bantuan tersebut diberikan selama 3 bulan.
Total penerima bantuan paket sembako ini sejumlah 105.000 KK, yang terdiri dari 73.000 KK miskin dan hampir miskin yang tidak mendapatkan bantuan JPS Pusat (PKH dan Bantuan Sembako) dan 32.000 KK kelompok masyarakat sektor formal dan informal serta dunia usaha yang terdampak.
Sedangkan anggaran JPS Gemilang yang disiapkan selama 3 bulan, sementara dialokasikan sebesar Rp 80 Miliar yang bersumber dari dana Belanja Tak Terduga (BTT), realokasi belanja, serta anggaran program-program lain yang dijadwal ulang. Pembiayaan dan distribusi bantuan JPS juga akan disinergikan dengan pemerintah kabupaten/kota. (JN-Red)
