Dinilai Tidak Transparan, Ormas & Warga Pangauban Pacet Akan Hentikan Pembangunan Jembatan
JayantaraNews.com, Kab. Bandung
Diduga adanya pembiaran dari Pemerintah Kabupaten Bandung selaku penyelenggara dalam pembangunan wilayah, imbasnya membuat sejumlah pihak pelaksana pekerjaan berbuat semena-mena tanpa menghiraukan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Hal ini terbukti, dimana setiap ada pembangunan yang menggunakan APBD Kabupaten Bandung, kerap kali tidak adanya keterbukaan, baik volume pengerjaan bahkan anggaran yang digunakan. Inilah yang membuat warga semakin tidak adanya kepercayaan tehadap pengerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemborong atau pihak ke-2.
Seperti yang terjadi di Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Dimana ada salah satu proyek pembangunan jembatan di Kampung Ranca RT/RW 11/01 Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, yang dinilai tidak transparan. Padahal warga menilai, bahwa jembatan yang sekarang sedang dilaksanakan pembangunannya itu masih layak digunakan.
Namun kini jembatan itu dibongkar, dengan alasan akan diperbaiki dan diperlebar, agar terlihat bagus dan aman kepada para pengguna jalan. Tentu tidak serta merta warga menerima begitu saja, karena alasannya pihak ke 2 selaku pelaksana pengerjaan rehabilitasi jembatan itu tidak ada ketransparanan, baik kepada warga dan juga pihak lembaga, dalam hal ini Ormas wilayah setempat.
Diungkapkan seorang warga yang didampingi oleh salah satu Ormas yang ada di Kecamatan Pacet, saat dihubungi JayantaraNews.com pada Sabtu (5/6), mengatakan, “Saya sangat kecewa sekali dengan adanya rehabilitasi jembatan ini. Karena selain arus kendaraan susah melintas, juga terkesan tidak adanya ketransparanan dari pihak pemborong,” jelasnya.
“Karena itu, untuk sementara kami akan memberhentikan pekerjaan ini, sampai pihak pemborong terbuka dalam hal anggaran dan pekerjaan. Karena kami sebagai warga dan Ormas selaku kontrol sosial perlu tahu anggaran dan pengerjaannya seperti apa,” ungkapnya.
Sementara di hari yang sama, salah seorang pekerja saat dimintai keterangannya menjelaskan, “Saya hanya pekerja, dan Pak Jaja sebagai pemborong jembatan ini. Mengenai papan informasi proyek akan dipasang hari Senin (7/6). Menurut pemborong, antara pengerjaannya seperti apa dan anggarannya berapa, saya tidak tahu menahu, saya hanya sebatas bekerja saja,” tuturnya.
Miris sekali, bila pelaksanaan pembangunan tidak ada ketransparanan kepada warga dan lembaga. Karena dengan tidak ada ketansparansian dari pemilik proyek, maka besar dugaan pembangunan akan terlihat asal-asalan, dan terjadilah keuntungan yang besar bagi pemilik proyek itu. Sehingga bisa jadi akan terindikasi dan terjadilah kerugian keuangan negara yang cukup besar, yakni karena ada indikasi menguranginya kualitas dan kuantitas bahan material yang digunakan. (Asep S)
