Tak Sesuai Harapan Masyarakat! Proyek PUTR Kab. Bandung Diduga Jadi Ajang Bancakan
JayantaraNews.com, Kab. Bandung
Di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Bandung gebyar membuka kran proyek pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana umum yang disebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung, mulai dari pembangunan drainase, TPT, jembatan dan rabat beton.
Namun dalam pengerjaan pembangunan secara penunjukkan langsung (PL) yang dikerjakan oleh para pemborong proyek, ternyata tidak serta merta memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Karena nyatanya, dalam proses pembangunannya terkesan asal-asalan dan disinyalir hanya untuk meraup keuntungan pribadi saja.
Salah satunya proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) yang berlokasi di Jalan Raya Pacet Majalaya, tepatnya di Desa Tanjungwangi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Dimana dalam proses pengerjaannya tidak sesuai dengan apa yang harapkan masyarakat. Bahkan pembangunannya diduga menggunakan material bekas, salah satunya pemakaian batu belah. Selain itu, pembangunan TPT nya hanya rehab saja bukan bangunan baru, dan terlihat amburadul.
Begitu pun pembangunan TPT di Jalan Raya Cikitu-Resmi Tinggal, tepatnya di Kampung Cihejo, Desa Cikitu, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, yang dalam pengerjaannya juga diduga tidak sesuai dengan RAB. Karena terlihat dalam penggunaan besi betonnya sangat kecil, yang hanya menggunakan besi 10 Mm dan besi 12 Mm.
Alhasil, dengan adanya pengurangan bahan material besi itu, banyak warga yang mempertanyakan dan menyayangkan karena tidak sesuai harapan, dan menilai kekuatan TPT itu tidak akan bertahan lama.
Seperti diungkapkan salah seorang warga Desa Tanjungwangi, saat dimintai keterangannya pada Rabu (10/6). Warga menjelaskan, “Pengerjaan TPT di Jalan Raya Pacet-Majalaya Desa Tanjungwangi, itu sempat diberhentikan oleh Ormas dan LSM. Karena dalam pengerjaannya tidak sesuai harapan masyarakat. Dan dalam pembangunannya, TPT yang lama dan sudah rusak tidak dibongkar terlebih dahulu. Terkesan hanya ditempel dibangunan yang sudah ada yang kondisinya akan roboh. Apakah memang seperti ini dalam pengerjaan pembangunan sarana dan prasarana umum untuk masyarakat?” kata warga heran.
Hal ini sangat disayangkan masyarakat selaku penerima manfaat. Bisa jadi karena tidak adanya ketransparansian anggaran dan volume, sehingga para pemborong seakan asal-asalan dalam pengerjaannya, dan hanya ingin meraup keuntungan pribadi yang cukup besar.”
“Anehnya, kenapa setiap pengerjaan pembangunan dari APBD Kabupaten Bandung, para pemborong jarang dan hampir tidak pernah memasang papan informasi kegiatan proyek dimaksud,” pungkas warga. (Asep S/Egi BP)
