JAYANTARANEWS.COM, Cilacap
Soroti pernyataan Faizin, selaku PJ Kepala Desa Karangpucung, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, tentang dugaan kebocoran pendapatan retribusi pasar dan pengelolaan pasar, menuai reaksi dan tanggapan dari para pedagang dan beberapa tokoh masyarakat.
Pasalnya, beberapa tokoh masyarakat yang berada di lingkungan pasar Karangpucung, Kecamatan Karangpucung, selama ini tidak pernah diajak bermusyawarah dalam penanganan pasar di lingkungannya. Hal itu diungkapkan Suyanto Kantong, salah satu tokoh masyarakat yang sangat menyesalkan dengan kebijakan pengelola pasar juga Kepala Desa Karangpucung.
Suyanto, yang akrab disapa Pak Kantong menyayangkan, pengelola pasar dalam membangun pasar tidak mempertimbangkan usulan masyarakat sekitar. “Kini, setiap hujan, lingkungan tempat tinggalnya banjir,” ujar Suyanto kepada JAYANTARA NEWS, saat ditemui di rumahnya, samping pasar Karangpucung, Sabtu (2/3/24).
Baca berita sebelumnya:
Merujuk pada Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014, yang menegaskan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-undang ini juga mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan.
Nyatanya, pihak desa mengaku tidak melaksanakan kewenangan juga pengawasan dengan baik. Akibatnya, banyak hal yang saat awak JAYANTARA NEWS konfirmasi tentang masalah dan dugaan kebocoran yang terjadi di lapangan, kepala desa mengaku tidak paham.
Bambang Purwanto, S.Pd., sebagai tokoh masyarakat yang selama ini memperhatikan beberapa kebijakan pemerintah desa, menjelaskan; “Seandainya pihak pemerintah desa bisa duduk bersama dan mengundang kami untuk ikut memberi masukan tentang pengelolaan pasar dan banyak hal yang terkait dengan lingkungan masyarakat, tentunya kita bisa saling memberikan masukan pendapat dan solusi,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, awak JAYANTARA NEWS meminta tanggapan dari para pedagang, terkait pelayanan atas hak dan kewajiban yang mereka berikan dan dapatkan. Salah satu dari mereka mengungkapkan banyak hal yang sama, terutama masalah penarikan retribusi dengan sobekan kertas tanda bukti pembayaran yang tidak sesuai dengan yang dia bayarkan. Juga mengeluhkan tentang haknya untuk mendapatkan kenyamanan saat berdagang.
MJ, salah seorang pedagang merasa kesal, karena saat hujan, kiosnya selalu terkena banjir. “Saya sudah bilang atau mengadu ke petugas, tapi tetap saja nggak ada hasil,” tuturnya dengan nada kesal.
Bambang Purwanto mengaku sudah meminta PJ Kepala Desa Karangpucung untuk segera membenahi manajemen pemerintahan, juga para petugas pelaksana di pasar Karangpucung. Namun PJ Kepala Desa menjawab belum bersedia. PJ Kepala Desa menyatakan, bahwa hal itu nanti menunggu kepala desa definitif.
Bambang juga menyarankan, bahwa hal itu tidak usah menunggu dengan posisi kepala desa definitif. “Karena ini berkaitan dengan keadaan yang harus dikerjakan saat ini. Apapun tugas PJ saat ini, PJ punya kewenangan untuk mengambil tindakan nyata, yang dianggap bisa memperbaiki dan menyelamatkan aset desa dan pasar,” tutupnya.
Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Redaksi JAYANTARA NEWS selalu memberikan ruang kepada pihak terkait untuk menggunakan hak jawab dan koreksinya, yang selanjutnya akan ditayangkan pada segmen berita berikutnya. (Tim JN)
