JAYANTARANEWS.COM, Kota Bandung
Pada Senin, 29 April 2024, Aktivis Anak Bangsa dan LHBK-Wartawan mendatangi Polretabes Kota Bandung untuk menyerahkan surat pemberitahuan unjuk rasa (unras). Kaitan dengan aksi unras tersebut, yakni adanya kejanggalan pada proyek Kolam Retensi Margahayu, yang dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung, yang sudah rampung pekerjaannya pada akhir Desember 2023 lalu.
Alih-alih, komplain dari warga sekitar pun terus berdatangan. Karena faktanya, kondisi daerahnya masih terkena luapan banjir.
Sontak saja, Aktivis Anak Bangsa dan LBHK-Wartawan yang mendapatkan aduan tersebut, segera menyampaikan keluhan warga sekitar sebagai bentuk aspirasi, kepada pihak-pihak terkait. Hal demikian sebagaimana disampaikan Adhie Wahyudi, selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah LBHK-Wartawan wilayah Jawa Barat.
Adhie sampaikan, bahwa proyek pembangunan Kolam Retensi Margahayu, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.731.120.000,00 itu, dikerjakan dengan tenggat waktu 90 hari kalender. “Adapun, proyek kolam retensi yang terletak di Komplek Margahayu Raya ini, rampung pada akhir Desember 2023,” katanya.
“Namun setelah proyek rampung, dan Tim kami melakukan investigasi ke lapangan, guna memantau dan mengevaluasi hasil dari pekerjaan pemerintah yang dikerjakan oleh perusahaan perencana, pelaksana dan pengawas pemenang lelang, kami mendapati beberapa kejanggalan. Dimana hasil dari pekerjaan tersebut, dinilai tidak efektif dan kurang bermanfaat bagi masyarakat. Karena, di saat hujan tiba pun, kolam retensi ini malah meluap ke jalanan dan mengakibatkan banjir, hingga mengganggu masyarakat beraktivitas,” ujar Adhie, melalui JAYANTARA NEWS, Rabu (1/5/24).
“Kolam retensinya penuh enam enamnya dan tetap banjir, dan tidak menjadi solusi,” ungkap salah seorang warga sekitar.
“Kami Aktivis Anak Bangsa bersama LBHK-Wartawan Jabar, pun langsung membuat kajian hasil survey lapangan, terkait proyek kolam retensi tersebut. Kemudian kami mengadukan (Lapdu) hal tersebut pada bulan Januari 2024, melalui Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Kota Bandung, dan kami laporkan juga kepada Pj Wali Kota Bandung,” urainya.
Adhi juga katakan, bahwa terkait proyek retensi dimaksud, dinilai gagal dalam perancaan, pelaksanaan dan luput dari pengawasan.
“Anehnya, hingga saat ini, kami tidak mendapat jawaban atau balasan apapun dari pihak-pihak yang sudah kami hubungi. Untuk itu, kami akan melakukan aksi damai sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan yang berada di Kota Bandung, dengan harapan bebas dari dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” tandasnya.
Di kesempatan sama, Dena Hadiyat, selaku Ketua Aktivis Anak Bangsa menduga, bahwa kaitan dengan proyek retensi tersebut, ada pengkondisian dengan perusahaan pemenang lelang.
“Kami menuntut segera kepada Aparatur Penegak Hukum (APH), untuk melakukan audit pada semua pekerjaan proyek retensi di Kota Bandung!” pungkas Dena Hadiyat. (Wanda)
