Benny Kogoya: Soal Penanganan Covid-19, Pemkab Tolikara Lamban & Tak Ada Tindakan Nyata
JayantaraNews.com, Tolikara
Sesuai Instruksi Presiden RI, terkait Penanggulangan terhadap bencana non-alam, yaitu wabah Covid-19 di Indonesia, tentunya hal ini sudah terlihat giat yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah di tiap wilayah lain yang ada di Indonesia. Namun lain hal yang terjadi di Kabupaten Tolikara, dimana lambannya Pemkab setempat dalam mengatasi penanggulangan wabah Covid-19, serta belum ada tindakan nyata bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.
Prihatin dengan kondisi masyarakat yang di Distrik dan kampung-kampung yang berada di Kabupaten Tolikara, Tokoh Pemuda Tolikara, Benny Kogoya angkat bicara!
Ia menyampaikan, “Saya menyesalkan, dimana Bupati dan DPRD sampai saat ini belum ada tindakan nyata atas Penangulangan wabah Covid-19 ini.”
“Seharusnya, dalam kondisi darurat seperti ini, Bupati dan DPRD Tolikara segera menyikapi serta mengambil langkah dalam upaya pencegahan Covid-19 di di wilayah tersebut, padahal APBD 1,6 Triliun,” ungkapnya.
“Seperti yang diketahui, dimana Bupati hanya bisa melakukan PSBB dalam surat Keputusan Bupati serta laporan di atas kertas, namun rakyat 46 Distrik dan 541 kampung belum tersentuh dan sangat mengharapkan uluran tangan dari pemerintah berupa masker, serta antiseptik juga Sembako. Sama hal dengan para mahasiswa di luar Tolikara, belum ada bantuan,” katanya.
“Seharusnya, Bupati sebagai pengguna anggaran duduk bersama dengan DPRD untuk membuat nota kesepakatan penggunaan anggaran dalam penanggulangan pencegahan dan antisipasi. Jika bandara ditutup, bisa menggunakan pesawat kecil ke distrik-distrik untuk mensuplai alat-alat kesehatan dan Sembako dari Jayapura ke Tolikara, serta membantu mahasiswa yang studi di Papua maupun luar Papua,” terangnya.
Benny berharap, agar Bupati dan DPRD bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Bupati di daerah lain untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman wabah Covid-19. Bupati dan DPRD dipilih oleh rakyat, maka jangan rakyat dimanfaatkan saat Pilkada dan Pileg saja, namun segera diperhatikan segala bentuk kepentingan masyarakat di tengah merebaknya wabah Covid-19.
“Tentu sewajibnya di dalam kondisi seperti ini, Bupati dan DPRD bertanggungjawab penuh dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Karena hal tersebut adalah instruksi dari Presiden dan harus dilaksanakan,” tandas Benny Kogoya.
Hal yang sama dikatakan Awi Arigi, “Sudah saatnya rakyat Tolikara dan Mahasiswa bersatu melawan Dinasti Pemerintahan yang dibangun Bupati Tolikara UGW dengan kroni-kroni yang tidak melihat nilai kemanusiaan dari dampak Covid-19 yang terjadi di rakyat sampai memasuki Triwulan ke-2, dan APBD 1,7 Trilyun mau bawa kemana ? apabila akhir tahun anggaran 2020 dengan di “lockdown” rakyat sudah mengeluh tingkat kelaparan yang terjadi dan tuntutan mahasiswa juga belum ditindaklanjuti sampai saat ini,” ungkap Awi Arigi. (Yerri)
