JAYANTARANEWS.COM, KBB
Terkait pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di wilayah Desa Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB), terus tuai sorotan.
Lantaran, pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jalan Usaha Tani, Kp. Salakopi RT/RW 07/08, sepanjang 242 meter, dengan anggaran sebesar Rp170.000.000,00 yang bersumber dari Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 itu, justru tidak adanya keterlibatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Hal itu diketahui, saat Tim Investigasi JayantaraNews.com, pada Sabtu, (5/11/2022), mempertanyakan ke beberapa warga masyarakat setempat, yang turut memantau jalannya pembangunan TPT dimaksud. “Kami pun tidak tahu yang mengerjakannya Pak. Tapi kami juga heran, kenapa LPMD koq tidak dilibatkan,” katanya.
Baca juga: Protes Jalan Rusak Tak Segera Diperbaiki, Masyarakat 2 Desa di KBB ANCAM Golput di Pilkada 2024
Guna menggali keterangan agar informasi yang diserap akurat, maka Tim Investigasi JayantaraNews.com pun menemui H. Heri, selaku Ketua LPMD Desa Cihampelas di kediamannya.
H. Heri, yang menjabat sebagai Ketua LPMD semenjak awal tahun 2020, berbarengan dengan menjabatnya Kepala Desa Cihamelas, Asep Mulyadi, namun dirinya bersama 6 anggota LPMD lainnya merasa tidak banyak kegiatan terkait pembangunan di wilayahnya. Bahkan, semenjak akhir tahun 2020, LPMD seakan tidak difungsikan oleh pihak pemerintahan desa setempat sebagaimana mestinya.
Baca: Keluhan Diabaikan: Melalui Swadaya, Warga Cihampelas KBB COR Jalan Selakopi
Padahal, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat. “Selain itu, kami (LPMD) merupakan mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Tapi kenyataannya, semenjak akhir tahun 2021, dimana adanya beberapa pembangunan di wilayah kami, namun kami selaku LPMD tidak dilibatkan,” ujar H. Heri, ketika dijumpai Media Online JayantaraNews.com di kediamannya, Sabtu, (4/11/2022).
Peran kami (LPMD) sudah jelas, kata dia. Yakni membantu pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa pada berbagai aspek pembangunan. Selain mewujudkan lembaga teknis yang merupakan mitra pemerintah desa dalam hal menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan,” ucapnya. “Jadi kami ini merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam bidang pembangunan,” imbuhnya.
Anehnya lagi, dari mulai kami menjabat sebagai LPMD sampai sekarang, kami tidak pernah mendapatkan honor. “Selama kami menjabat dan keluar SK awal 2020, kami dari LPMD belum pernah mendapatkan honor,” ucapnya.
Persoalannya, kata Heri lagi, bukan masalah atau persoalan honor yang tidak diberikan kepada kami, meski itu pun sudah terindikasi dan mengarah pada dugaan korupsi. “Namun peran kami selaku pelaksana dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan dari awal 2021 sampai sekarang, jika ada rapat-rapat maupun kegiatan lain, kami tidak dilibatkan, dan seakan tidak difungsikan,” ujarnya.
“Bagi kami sih tidak masalah, yang penting rakyat itu sejahtera,” imbuhya.
Di lain sisi, Kepala Desa Cihampelas Asep Mulyadi, saat dihubungi melalui pesan WhatsAppnya ke nomor +62821-3161-xxxx, dan dipertanyakan terkait tidak adanya keterlibatan LPMD dalam pembangunan TPT tersebut, mengungkapkan; “Untuk LPMD itu Bapak Maman purnawirawan. Beliau yang dari LPMD Kang,” katanya.
Sementara, saat dipertanyakan kembali; bukankah Ketua LPMD nya Haji Heri?, Kades Cihampelas menjawab; “Sudah lama nggak aktif, diundang tidak datang. Sudah sekitar 2 tahunan, untuk kelembagaan mau diaktifkan lagi di tahun 2023. Saya sudah koordinasi dengan semua anggota BPD,” tuturnya. (JO JN)
