JAYANTARANEWS.COM, Bandung
Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Baladhika Adhyaksa Nusantara (Lsm BAN) ‘Yunan Buwana’, melalui JayantaraNews.com, pada Senin (25/9/23) menyampaikan rilisnya, atas hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Bandung Barat. Dimana diketahui adanya temuan kelebihan bayar yang belum disetor ke kas daerah.
Hasil pemeriksaan BPK RI Jabar menunjukkan terdapat kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis sebesar Rp1.190.584.138,02, pada 5 (lima) paket pekerjaan, yakni :
– 1). Pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Pasir Ucing – Margaluyu oleh CV CPA senilai Rp137.614.207,50;
– 2). Pekerjaan konstruksi Jalan Cihanjuang – Parongpong oleh CV NAH sebesar Rp56.085.273,45;
– 3). Pekerjaan peningkatan Jalan Cihampelas Tanjung Jaya oleh CV CGK sebesar Rp59.191.898,10;
– 4). Pekerjaan rabat beton jalan Kp. Pakemitan, Desa Rajamandala – Mandalawangi oleh CV KUM sebesar Rp10.555.683,44;
– 5). Pekerjaan peningkatan Jalan Selacau – Cililin, Cililin – Sindangkerta, Sindangkerta – Celak, Celak – Gunung Halu, Bunijaya – Cilangari, Cilangari – Cisokan, dan Pembangunan Jembatan Tajim oleh PT AB – BC (KSO) sebesar Rp927.137.075,53.
Jadi total kekurangan yang belum disetor ke kas daerah atas 5 (lima) pekerjaan tersebut senilai Rp1.190.584.138,02.
Atas hal tersebut, kami dari LSM Baladhika Adhyaksa Nusantara mempertanyakan fungsi pengawasan dari Kepala Dinas PUTR dan Bupati Bandung Barat, yang telah direkomendasikan oleh BPK RI Perwakilan Jabar, agar segera menagih kelebihan bayar tersebut kepada 5 (lima) perusahaan yang belum menyetor ke kas daerah dimaksud.
“Kami berharap, sisa kelebihan bayar tersebut segera disetorkan ke kas daerah. Dan bila hal tersebut ternyata belum adanya, maka kami akan melaporkan dugaan kerugian negara tersebut ke Kejaksaan,” tegas Yunan Buwana. (red)
