Dinsos Sumbawa Bantah: Soal Dana PKH, Tidak Ada Pemangkasan!
JayantaraNews.com, Sumbawa
Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Linjamsos Mirajuddin, ST, menegaskan tidak ada pemotongan dana Program Keluarga Harapan (PKH) seperti yang dituding oleh FPPK Pulau Sumbawa.
“ Apa yang dituding oleh FPPK Pulau Sumbawa itu tidak benar. Dan itu terjadi karena ada kesepakatan kelompok dengan ketua kelompok,”ungkap Mirajuddin kepada awak media, Senin (10/2), di ruang kerjanya kemarin.
Ia menjelaskan, apa yang terjadi di Kecamatan Tarano itu adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan. Dan itu tertuang dalam kesepakatan ketua serta kelompok.
“ Uang Rp 30.000 itu digunakan kelompok untuk kegiatan kemasyarakatan dan rapat-rapat. Jadi tidak ada kaitan dengan pendamping atau koordinator Kecamatan di Tarano,” ucapnya.
Di tempat yang sama, pendamping PKH Kecamatan Tarano Zuhratul Khairani menjelaskan, bahwa apa yang dituding itu tidaklah benar adanya. ” Bukan pemotongan, tapi untuk kepentingan keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan untuk kode PIN yang dipegang oleh pendamping itu adalah Hoax. Karena, kartu PKH dipegang oleh pemilik dan dicairkan oleh pemilik, bukan dicairkan oleh pendamping,” singkatnya.
Sementara, ketua kelompok Baetulllah mengatakan, bahwa ini benar dilakukan oleh kelompok. “ Ini persetujuan antara kelompok dengan ketua kelompok,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa Abdul Hatap mengatakan, apa yang dituliskan di akun FB FPPK itu adalah tidak pernah menyebutkan siapa dan kecamatan mana. Tetapi itu sifatnya umum.
“ Jadi begini, maksud saya menulis di FB itu adalah bentuk pencegahan. Karena dulu ada beberapa warga datang ke sekretariatan FPPK melaporkan hal yang sama kepada saya. Dan saya katakan tolong dikembalikan. Dan itu sudah clear,” katanya.
Oleh karena itu, ia juga berharap kejadian serupa tidak terjadi kembali. “ Karena ini hak rakyat miskin dan tidak boleh dipotong,” tandas Hatap.
Menurut Hatap, sebaiknya dinas terkait melibatkan FPPK dalam hal melakukan pengawalan PKH. Karena ini merupakan program untuk masyarakat miskin.
“ Apa yang terjadi di Kecamatan Lape tentu semua pihak juga tidak ingin. Apalagi ini untuk rakyat dan tidak boleh dipotong,” katanya.
Seperti diketahui, FPPK menduga adanya oknum PKH yang melakukan pemotongan terhadap bantuan yang diterima oleh masyarakat di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa.
Namun hal tersebut sudah diselesaikan secara musyawarah mufakat dan mengklarifikasi pihak-pihak terkait termasuk Awaluddin Ketua Ranting FPPK Kecamatan Tarano. Sementara jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan PKH di Kecamatan Tarano yakni 847 kepala keluarga. (Red JN)
