Polemik BanGub Jabar: Antara Kompensasi Covid-19, Pemdes & Data Manual
Oleh: Asep Setiawan
JayantaraNews.com, Kab Bandung
Secara hitung-hitungan, Bantuan Gubernur Jabar (BanGub) untuk masyarakat terdampak Covid-19, seharusnya Badan Pusat Statistik (BPS) sudah mengantongi data secara elektronik, bukan meminta lagi data dari pemerintahan di bawah.
Mestinya, data yang telah tercatat secara sah, juga berlaku secara online. Namun nyatanya, dalam pemberian Bantuan Gubernur (BanGub) pun, pemerintah harus meminta kembali data dari bawah dengan meminta fotocopy KTP dan KK. Padahal, bila KTP sudah elektronik dan kartu keluarga (KK) sudah tinggal klik, tapi kenapa masih meminta data dari bawah.
Ramainya cukup menggemparkan masyarakat. Dimana secara ekonomi, kondisi masyarakat saat ini ibaratnya sedang sakit dan mengalami ngedrop, imbas pandemi global Covid-19.
Paket sembako yang digulirkan oleh Gubernur Jabar Ridwal Kamil, seakan tidak relevan. Pasalnya, masyarakat yang terdampak hampir seluruhnya, sementara yang akan mendapatkan Bantuan Gubernur hanya segelintir orang saja.
Perlu adanya pengkajian ulang dari Pemprov Jabar, agar dalam penyaluran BanGub Jabar tidak menimbulkan polemik dan rasa saling curiga. Sebenarnya mudah bagi pemerintah dalam pembagian kompensasi dampak Covid-19. Pemprov tinggal memilah terlebih dahulu data penerima PKH dan penerima BPNT setiap desa, setelah itu sisanya ditentukan sebagai penerima kompensasi Covid-19, dan data masing-masing penduduk sudah ada di BPS, tinggal secara matematik hitung-hitungan.
Janganlah menggembar gemborkan akan pemberian kompensasi kepada masyarakat, tapi nyatanya hanya mengundang suatu masalah.
Seluruh masyarakat pastinya mengharapkan, apalagi kalangan masyarakat menengah ke bawah yang tidak mendapatkan program PKH dan BPNT.
