Lemahnya Pengawasan Proyek Jalan 2020, Tokoh: Kinerja DPUTRPRKP Pangandaran Patut Dievaluasi
JayantaraNews.com, Pangandaran
Banyaknya infrastruktur jalan yang baru selesai dibangun, tidak lama kemudian kedapatan sudah ada yang pada rusak, ini merupakan salah satu indikasi terhadap lemahnya pengawasan dari pihak terkait penanggung jawab program itu sendiri.
Seperti program dari Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPUTRPRKP) Kabupaten Pangandaran. “Terdapat beberapa insfratruktur jalan yang dibangun tahun 2020 kemarin. Saat ini diduga sudah ada yang rusak,” ungkap Tokoh Masyarakat (Tokmas) yang tidak mau disebutkan namanya, Minggu (28/3/21).
Baca berita terkait:
– GMBI Pertanyakan Kinerja DPUTRPRKP Pangandaran, Kadis Tak Hadir, Audiensi Ditunda https://www.jayantaranews.com/2018/11/gmbi-pertanyakan-kinerja-dputrprkp-pangandaran-kadis-tak-hadir-audiensi-ditunda/
– Isu Beredar! Kadis PUTRPRKP Pangandaran Dipanggil Kejati Jabar, Ada Apa? https://www.jayantaranews.com/2019/07/isu-beredar-kadis-putrprkp-pangandaran-dipanggil-kejati-jabar-ada-apa/
– Soal Dipanggil Kejati Jabar, Ini Jawaban Kadis PUTRPRKP Pangandaran: – https://www.jayantaranews.com/2019/07/soal-dipanggil-kejati-jabar-ini-jawaban-kadis-putrprkp-pangandaran/
– Proses Lelang Proyek Di Pangandaran, Ketua ULP: Pokja Harus Normatif! – https://www.jayantaranews.com/2019/05/proses-lelang-proyek-di-pangandaran-ketua-ulp-pokja-harus-normatif/
– Jadi Sorotan! Kinerja UKPBJ Tender Proyek 2020 Pangandaran Dipertanyakan https://www.jayantaranews.com/2021/03/72412/
Padahal, lanjut (sumber-red), anggarannya terbilang fantastis, ada yang mencapai milyaran rupiah. “Dan ini harus menjadi perhatian semua pihak terkait, khususnya DPUTRPRKP. Karena jauh kemungkinan, apabila kualitasnya bagus itu tidak akan cepat rusak dan pasti akan bertahan lama. Kecuali, kalau jalan tersebut dilalui angkutan yang mungkin kapasitas muatannya over,” tuturnya.
Menurutnya (Sumber-red), kinerja DPUTRPRKP patut dievaluasi, karena sebagai penanggung jawab program itu sendiri, perencanaan dan pengawasan terlebih dahulu ada di ruang lingkupnya. “Jangan sampai kejadian semacam ini berulang terus kedepannya. Sebab kalau terus berulang, takutnya akan menimbulkan praduga-praduga buruk dari masyarakat,” tandasnya.
– Baca juga berita lainnya:
Diduga Sarat Persekongkolan, Disparpora Kab. Tasikmalaya Jadi SOROTAN – https://www.jayantaranews.com/2021/03/72638/
– Bansos Yayasan di Tasikmalaya Diduga Dipotong 50%, BPI KPNPA RI: Diduga Ada Aktor Besar Terlibat – https://www.jayantaranews.com/2021/03/71843/
– Negara Dirugikan Milyaran Rupiah, Kejati Jabar Tahan 3 Orang Tersangka Korupsi di Kab. Garut – https://www.jayantaranews.com/2021/03/72678/
– Jawa Barat Provinsi Terkorup Versi KPK: Masihkah Tuhan Tersenyum? – https://www.jayantaranews.com/2021/03/72702/
Menanggapi persoalan tersebut, pihak Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran akan segera turun ke lapangan untuk menjalankan tugasnya sebagai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan Daerah termasuk APBD.
“Saya akan segera crosscheck ke lapangan dan menindaklanjutinya, terkait data temuan jalan yang pada rusak itu sudah ada di kami, namun saat ini masih diluar daerah ada acara kegiatan Pansus RPJMD belum selesai,” ringkas Ade Ruminah saat dikonfirmasi JayantaraNews.com lewat telepon selulernya. (Nana JN)
