Tender Pengadaan Barang & Jasa Diduga Ada Penggiringan, MGP Desak Pemprov Jabar Batalkan Kegiatan
JAYANTARANEWS.COM, Jabar
Belum lama ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah melaksanakan tender di kedinasan (PUPR) Provinsi Jawa Barat, terkait penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa.
“Kegiatan 1 Km Pekerjaan Penunjang Peningkatan Jalan Ruas Jalan Sukabumi
(Baros) – Sagaranten – Tegalbuleud, dengan nilai Pagu Paket Pekerjaan sebesar Rp100.875.847.437,00 yang bersumber dari anggaran Provinsi Jawa Barat dan dimenangkan oleh PT Trie Mukti Permana di bawah pimpinan H. Hermawan itu, dinilai terlalu memaksakan. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini.” Hal itu disampaikan Agus Satria, selaku Ka Biro Investigasi & Intelijen DPP Manggala Garuda Putih (MGP), melalui JayantaraNews.com, Jumat (15/10).
Agus katakan, “Seharusnya pihak pemerintah lebih mengedepankan kegiatan yang lebih pro masyarakat. Pasalnya, kalau melihat kondisi jalan di Sukabumi Baros masih terlihat layak pakai. Adapun untuk perbaikan, seyogyanya jangan sampai bernilai mencapai ratusan milyar. Dengan kondisi seperti ini, bisa toh diperbaiki yang rusaknya saja,” ucapnya.
Di sini kami menduga, bahwa dengan dilaksanakannya kegiatan yang bernilai seratus milyar lebih itu, hanya sebagai pola para pemangku kebijakan dalam mencari keuntungan secara pribadi ataupun kelompok tertentu, apalagi kegiatan ini berasal dari usulan DPRD Provinsi Jawa Barat, ujarnya.
Memperhatikan hal tersebut, Manggala Garuda Putih (MGP) akan melakukan audiensi ke pihak PUPR dan POKJA Provinsi Jawa Barat untuk meminta penjelasan dari terlaksananya kegiatan dimaksud. “Karena kami mengantongi informasi, bahwa PT Trie Mukti Permana mempunyai kedekatan dengan pejabat di lingkup Provinsi Jawa Barat, baik di legislatif maupun eksekutif,” tegas Agus.
Agus katakan, “Padahal, kalau melihat rekam jejak perusahaan (PT Trie Mukti Permana), banyak pekerjaan tidak terselesaikan sesuai harapan pemerintah dan masyarakat. Karena mungkin berpatokan pada ; ‘kedekatan lebih kuat, yang penting dapat keuntungan’,” ujarnya.
Untuk proyek sekarang juga, kata Agus, diduga sudah ada penggiringan yang dilakukan oknum pemerintah, dalam hal ini DPRD Provinsi Jawa Barat untuk memenangkan PT Trie Mukti Permana,” paparnya.
Mudah-mudahan, dalam waktu dekat ini kami akan sampaikan surat audiensi, dan bilamana tidak diindahkan, maka Manggala Garuda Putih (MGP) akan melakukan aksi damai di depan Kejati Jabar, untuk meminta kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak yang merencanakan kegiatan tersebut, yang sudah kami duga telah terjadi persekongkolan demi mendapatkan keuntungan secara bersama. “Dan kami mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pokja) untuk membatalkan kegiatan dimaksud,” tutup Agus Satria. (Tim JN)
