JAYANTARANEWS.COM, Pangandaran
Istilah ‘Hutang Kelek’, menurut anggota DPRD Pangandaran Jalaludin, adalah beban yang tidak termasuk dalam naskah neraca, akan tetapi menjadi tanggung jawab Pemda untuk mengembalikan, contohnya dana talang. “Dana talang tersebut kan untuk menutupi biaya administratif, tapi pinjamannya dari non prosedural. Atau misalnya beban tanggung jawab pekerjaan yang sebenarnya belum dibayar, tapi di neraca lunas. Kan artinya itu harus dibuka selebar-lebarnya masalah hutang kelek tersebut,” kata Jalaludin kepada JAYANTARA NEWS di Gedung Dakwah Padaherang, Selasa (23/4/24).
“Cenderung, hutang kelek tersebut akan menjadi temuan BPK RI. Cuma aturan sekarang kan tidak ada laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan. Ya walau bagaimanapun juga, Pemda tidak boleh menghindar dari pertanggungjawaban tersebut, walaupun tunggak bayar tersebut tidak ada di neraca,” ujarnya.
Secara struktural, kata dia, kalau ada temuan hal lain seperti itu, DPRD juga tetap harus ikut bertanggung jawab. Karena pada saat pembahasan LKPJ P2APBD, seluruh beban Pemda diungakapkan. “Tapi yaa kondisional.., yaa seperti itu. Itulah, kenapa dari Fraksi PKB, waktu itu walkout dari rapat paripurna,“ ungkapnya sembari tersenyum.
“Untuk solusinya, saat ini belum ada. Karena diistilahkan, saat ini belum ada diagnosanya, karena injeksinya kita masih ngambang. Oleh karena itu, belum ketahuan diagnosanya apa, makanya belum ada solusinya,” ucapnya.
Nanti kalau sudah beres diagnosanya, maka tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, dan pasti ada solusi untuk penyelesaian tersebut, apabila diagnosanya sudah ketahuan atau terbuka. Karena supaya tidak salah dalam memberikan solusi. “Diagnosanya sebenarnya sudah tahu, tapi belum terbuka, karena pengelola anggaran itu kan ada unsur politis, ekonomis, dan lain-lain. Dan itu adalah PR bagi kita semua. Ya memang dalam dinamisasi politik itu harus berjalan, kerena akan berimbas pada dinamisasi dalam pengelolaan keuangan,” terangnya.
“Kalau dinamisasi politiknya tidak jalan, terjadi kooptasi, ya akan berimbas pada pengelolaan keuangan negara juga,” pungkas Jalaludin. (Nung)
