Ketua ICWi Kritik kebijakan Bupati Bima Atas Sewa Rumah & Dugaan Perkaya Diri
JayantaraNews.com, Mataram
Persoalan penyewaan rumah dinas untuk Bupati Bima yang beralamat di Jl Pintu Gerbang, Sarae Rasanae Barat Kota Bima menuai banyak kritikan dari berbagai elemen; Aktivis, LSM, OKP, dan Ormas, karena dinilai ada kejanggalan dalam dugaan memperkaya diri sendiri, sehingga membuat sejumlah aktivis ingin melaporkan Bupati Bima ke lembaga penegak supremasi hukum.
Sementara, kritikan atas kebijakan tersebut membuat pemerhati publik angkat bicara.
Ketua Umum ICWi (Indonesian Corruption Watch Institute) Nadiran menggungkapkan, bahwa kebijakan kepala daerah saat ini Bupati Kabupaten Bima menyewa rumah pribadi untuk dijadikan rumah dinasnya adalah kebijakan yang keliru, dan diduga memperkaya diri dan keluarga.
Dana yang digelontorkan lewat APBD untuk penyewaan tersebut, tidaklah sedikit nilainya, miliaran rupiah, ujar Ketua ICWi Nadira saat dikonfirmasi JayantaraNews.com, Kamis (19/7).
Menurut Nadiran, Bupati Bima diduga melanggar UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), ubahan dari UU No 31 Tahun 1999 tentang pembarantasan Tipikor sebagaimana bunyi pasal 2 dan 3.
” Bupati Bima diduga melanggar UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi (Tipikor) ubahan dari UU No 31 Tahun 1999 tentang pembarantasan Tipikor sebagaimana bunyi pasal 2 dan 3.”
Lanjut, Ketua ICWi Nadira menegaskan kembali, bahwa tidak tepatlah kalau seperti ini hal yang dilakukan oleh pemangku kebijakan di daerah tersebut (Bupati Bima) dan perlu ditinjau kembali. ” Bayangkan, daerah menghabiskan APBD pertahunnya mencapai miliaran rupiah untuk menyewa rumah pribadi IDP sebagai rumah dinasnya. Dengan alokasi anggaran 1 tahun saja, sebenarnya sudah bisa membangun rumah dinas tersebut dengan fasilitas yang mewah,” pungkasnya. (Zi JN)
